Pemerintah RI akan mendesak Malaysia untuk segera menandatangani revisi permasalahan lintas batas Indonesia-Malaysia (Border Cross Agreement-BCA), untuk mendukung pengaturan kegiatan lintas batas di perbatasan kedua negara. "Salah satu agenda yang akan dibahas dalam pertemuan Bukit Tinggi 12-13 Januari 2006, antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Malaysia Achmad Badawi, adalah permasalahan lintas batas kedua negara," kata Kepala Sub Direktorat Hubungan Luar Negeri, Dirjen Strategi Pertahanan (Strahan) Departemen Pertahanan, Kolonel Wahyu Suhendar, di Jakarta, Rabu (11/01).
Ia mengatakan, revisi BCA antara Indonesia-Malaysia telah menyepakati dua hal penting yakni lama tinggal dan acces area, serta berapa pos ke luar masuk di wilayah perbatasan kedua negara. Wahyu menjelaskan, BCA antara Indonesia dan Malaysia disepakati pada 1967. Namun, tambah dia, seiring dengan makin kompleksnya permasalahan di wilayah perbatasan kedua negara maka dilakukan revisi kembali dan telah disahkan pada 1984. "Hanya saja, dalam kesepakatan 1984 belum disepakati mengenai lama tinggal, dan acces area. Untuk itu, kedua pihak kembali melakukan revisi terhadap kesepakatan BCA pada 24 November 2005, ujarnya.
Dalam revisi tersebut, tambah Wahyu, disepakati lama tinggal 14 hari dan dari acces area ditentukan berdasarkan titik-titik tujuan yang telah disepakati yakni tidak melebihi kawasan distrik dan sub distrik di sekitar perbatasan atau kecamatan berbatasan dengan menggunakan pas lintas batas. "Kami berharap, kesepakatan yang telah dicapai ini akan segera ditandatangani oleh Departemen Hal Ikhwal Dalam Negeri Malaysia," katanya. Revisi itu , tambah dia, dapat menjadi legitimasi bagi warga masyarakat Indonesia dan Malaysia di perbatasan, untuk melakukan kegiatan sosial dan ekonominya.
Pendek kata, kesejahteraan masyarakat di perbatasan baik Indonesia maupun Malaysia, dapat ditingkatkan. Selain membahas masalah perbatasan laut dan darat, pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan Badawi juga dijadwalkan membahas kerjasama terorisme, perdagangan manusia, dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Dalam revisi tersebut, tambah Wahyu, disepakati lama tinggal 14 hari dan dari acces area ditentukan berdasarkan titik-titik tujuan yang telah disepakati yakni tidak melebihi kawasan distrik dan sub distrik di sekitar perbatasan atau kecamatan berbatasan dengan menggunakan pas lintas batas. "Kami berharap, kesepakatan yang telah dicapai ini akan segera ditandatangani oleh Departemen Hal Ikhwal Dalam Negeri Malaysia," katanya. Revisi itu , tambah dia, dapat menjadi legitimasi bagi warga masyarakat Indonesia dan Malaysia di perbatasan, untuk melakukan kegiatan sosial dan ekonominya.
Pendek kata, kesejahteraan masyarakat di perbatasan baik Indonesia maupun Malaysia, dapat ditingkatkan. Selain membahas masalah perbatasan laut dan darat, pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan Badawi juga dijadwalkan membahas kerjasama terorisme, perdagangan manusia, dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar